BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

 SISTEM EKONOMI PANCASILA ISLAM

BAB 1

HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Setiap sistem ekonomi, sebelum berbicara tentang mekanisme pasar, kebijakan fiskal, atau distribusi kekayaan, terlebih dahulu bertumpu pada satu pertanyaan mendasar: siapakah manusia itu, dan apa kedudukannya dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan seluruh arsitektur sistem ekonomi yang dibangun di atasnya. Sistem ekonomi kapitalis, misalnya, memandang manusia sebagai individu rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi (self-interest), sementara sistem ekonomi sosialis memandang manusia sebagai makhluk kolektif yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kelas sosial dan alat produksi.

Dalam konteks Indonesia, dua kerangka besar yang saling berdialektika secara khas adalah Pancasila sebagai dasar filosofis kenegaraan dan Islam sebagai sistem nilai yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Keduanya, meskipun berasal dari sumber epistemologis yang berbeda—Pancasila lahir dari proses penggalian nilai-nilai luhur bangsa (local wisdom) yang dirumuskan secara musyawarah oleh para pendiri bangsa, sedangkan Islam bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an) dan tuntunan Nabi (Sunnah/Hadis)—memiliki titik temu yang kuat dalam memandang manusia sebagai subjek ekonomi yang utuh, bukan sekadar unit produksi atau konsumsi belaka.

Dalam pandangan Pancasila, manusia adalah makhluk yang harkat dan martabatnya dijamin oleh sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Manusia bukan sekadar alat produksi (means of production) sebagaimana dipandang oleh sebagian aliran ekonomi klasik, melainkan tujuan (ends) itu sendiri. Ekonomi diselenggarakan untuk manusia, bukan manusia yang diperalat oleh mekanisme ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang seorang, sebagai tujuan penyelenggaraan perekonomian nasional.

Islam memiliki pandangan yang paralel, bahkan lebih tegas secara ontologis. Manusia dalam Islam disebut sebagai makhluk yang dimuliakan (mukarram), sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 70 yang menegaskan bahwa Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah melebihi banyak makhluk lainnya. Dalam konteks ekonomi, kemuliaan ini bermakna bahwa aktivitas ekonomi apa pun—berdagang, bekerja, berinvestasi, atau berkonsumsi—harus dilakukan dengan cara yang menjaga martabat manusia, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek yang terdampak oleh keputusan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, riba, penipuan (gharar), monopoli yang zalim, dan eksploitasi tenaga kerja dilarang keras dalam ajaran Islam karena semuanya merendahkan martabat manusia demi keuntungan segelintir pihak.

Dengan demikian, baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan reduksionis yang memperlakukan manusia semata-mata sebagai variabel matematis dalam fungsi utilitas atau fungsi produksi. Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar homo economicus yang rasional-egois.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

Untuk memahami secara lebih tajam kekhasan manusia dalam kedua sistem nilai ini, penting untuk membandingkannya dengan konsep homo economicus yang menjadi fondasi ekonomi neoklasik.

Homo Economicus adalah konstruksi teoretis yang menggambarkan manusia sebagai aktor rasional yang senantiasa berusaha memaksimalkan kepuasan (utility maximization) dengan sumber daya yang terbatas. Asumsi dasarnya adalah manusia bertindak secara egois, konsisten secara logis, dan memiliki informasi yang sempurna atau setidaknya cukup untuk mengambil keputusan optimal. Model ini sangat berguna secara analitis karena memungkinkan penyederhanaan perilaku manusia ke dalam formula matematis, namun ia mereduksi manusia menjadi makhluk satu dimensi yang hanya mengejar kepentingan material.

Homo Islamicus, istilah yang dikembangkan oleh para ekonom Muslim kontemporer seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf, hadir sebagai kritik sekaligus alternatif atas konsep homo economicus. Homo Islamicus digambarkan sebagai manusia yang rasional namun rasionalitasnya tidak semata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan duniawi, melainkan pada maksimalisasi falah—kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Homo Islamicus memiliki batasan moral (akhlaq) yang mengendalikan perilaku ekonominya: ia tidak akan mengambil keuntungan dari riba meskipun secara matematis menguntungkan, ia akan berzakat meskipun secara rasional-material hal itu "mengurangi" kekayaannya, dan ia mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan ekonominya karena meyakini adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Manusia Pancasila merupakan konstruksi ketiga yang khas Indonesia, yang tidak sepenuhnya identik dengan homo Islamicus karena Pancasila dirancang untuk mengakomodasi kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, namun juga tidak sepenuhnya sekuler-materialistis sebagaimana homo economicus. Manusia Pancasila adalah individu yang mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), namun ekspresi ketuhanannya diwujudkan secara plural sesuai dengan keyakinan masing-masing. Manusia Pancasila juga adalah makhluk sosial yang perilakunya harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, manusia Pancasila adalah pelaku ekonomi yang bebas berusaha namun kebebasannya dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan kepentingan bersama, sebagaimana tercermin dalam konsep ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Sintesis integratif dari ketiga konsep ini menghasilkan gambaran manusia yang dapat disebut sebagai "manusia ekonomi Pancasila-Islami": seorang pelaku ekonomi yang rasional dalam pengertian mampu menghitung untung-rugi secara cermat (mengambil unsur positif homo economicus), namun rasionalitasnya diarahkan oleh kesadaran ketuhanan dan pertanggungjawaban ukhrawi (mengambil semangat homo Islamicus), sekaligus terikat oleh solidaritas sosial, semangat gotong royong, dan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengambil karakter manusia Pancasila). Sintesis ini bukanlah pencampuran yang dipaksakan, melainkan pertemuan alami karena ketiganya, di titik yang paling dalam, sama-sama menolak reduksi manusia menjadi makhluk yang hanya mengejar maksimalisasi materi tanpa batas moral.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

Konsep khalifah fil ardh (pemimpin/pengelola di muka bumi) merupakan salah satu doktrin sentral dalam antropologi ekonomi Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Dia hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep khalifah ini mengandung tiga implikasi ekonomi yang mendasar. Pertama, manusia bukanlah pemilik mutlak atas sumber daya alam dan harta benda; ia hanyalah pengelola (mandataris) yang diberi amanah oleh Allah sebagai pemilik hakiki. Kedua, sebagai pengelola, manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi (imarah al-ardh), bukan merusaknya demi keuntungan jangka pendek. Ketiga, karena kekhalifahan bersifat kolektif—seluruh umat manusia adalah khalifah—maka pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan hak generasi sekarang maupun generasi mendatang, serta hak sesama manusia yang hidup pada masa yang sama.

Konsep ini memiliki resonansi yang kuat dengan gagasan kewarganegaraan Pancasila. Sebagai warga negara Pancasila, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip "dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat" ini secara filosofis sejalan dengan konsep khilafah kolektif dalam Islam: sumber daya alam bukan milik pribadi atau kelompok tertentu untuk dieksploitasi sesuka hati, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, baik sebagai khalifah maupun sebagai warga negara Pancasila, manusia memikul tanggung jawab ganda: tanggung jawab vertikal (kepada Allah, dalam perspektif Islam, atau kepada nilai-nilai luhur ketuhanan dalam kerangka Pancasila yang plural) dan tanggung jawab horizontal (kepada sesama manusia dan lingkungan). Tanggung jawab ganda ini menjadi fondasi etika bagi setiap aktivitas ekonomi, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, praktik bisnis, hingga kebijakan distribusi kekayaan negara.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Salah satu keunikan yang membedakan sistem ekonomi Pancasila-Islam dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis murni adalah penekanannya pada keseimbangan tiga dimensi kepentingan: individu, kolektif (masyarakat/negara), dan Ilahi (transenden).

Kapitalisme cenderung menitikberatkan kepentingan individu sebagai motor penggerak ekonomi, dengan asumsi bahwa akumulasi kepentingan individu yang rasional akan menghasilkan kesejahteraan kolektif melalui mekanisme pasar (invisible hand). Sebaliknya, sosialisme-komunisme menitikberatkan kepentingan kolektif hingga pada titik menegasikan hak kepemilikan individu. Kedua ekstrem ini, dalam pandangan Islam maupun Pancasila, dianggap tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural—kapitalisme cenderung melahirkan kesenjangan sosial yang tajam, sementara sosialisme-komunisme cenderung mematikan kreativitas dan inisiatif individu.

Islam menawarkan jalan tengah (wasathiyyah) yang mengakui hak kepemilikan individu (haq al-milkiyyah al-fardiyyah) sebagai sesuatu yang sah dan dilindungi, namun kepemilikan tersebut bersifat relatif dan fungsional karena kepemilikan mutlak hanya ada pada Allah. Implikasinya, harta yang dimiliki individu mengandung hak orang lain di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19 bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi peminta-minta dan orang yang tidak meminta (kaum miskin yang menahan diri). Inilah landasan filosofis dari kewajiban zakat dan anjuran infaq-shadaqah.

Pancasila, khususnya melalui sila keempat dan kelima, juga menempuh jalan tengah yang serupa: mengakui hak individu untuk berusaha dan memiliki harta (sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi), namun menempatkan kepentingan kolektif melalui mekanisme musyawarah dan keadilan sosial sebagai koridor yang tidak boleh dilanggar oleh kepentingan individu. Konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Bung Hatta, dengan koperasi sebagai instrumen utamanya, adalah manifestasi konkret dari upaya menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif ini.

Dimensi ketiga, kepentingan Ilahi atau transenden, menjadi pembeda paling mendasar antara sistem ekonomi Pancasila-Islam dengan sistem ekonomi sekuler manapun. Dalam Islam, dimensi ini eksplisit: setiap keputusan ekonomi pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam Pancasila, dimensi ini terakomodasi secara lebih umum melalui sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjadi jiwa (staatsfundamentalnorm) bagi seluruh sila lainnya termasuk dalam bidang ekonomi. Ketiga dimensi kepentingan ini—individu, kolektif, dan Ilahi—harus berjalan secara simultan dan saling mengoreksi, bukan salah satu meniadakan yang lain.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Jika kita menelusuri seluruh bangunan filosofis Pancasila, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", menempati posisi sebagai sila yang menjiwai keempat sila lainnya. Para pendiri bangsa, khususnya melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 dan perumusan Piagam Jakarta yang kemudian disempurnakan, menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi ontologis bangsa Indonesia yang religius, berbeda dari negara-negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan kenegaraan, namun juga berbeda dari negara agama (teokrasi) yang mengidentikkan negara dengan satu agama tertentu.

Titik temu ontologis antara Pancasila dan Islam terletak justru pada sila pertama ini. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun dirumuskan secara inklusif untuk mengakomodasi seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia, memiliki resonansi yang sangat kuat dengan konsep tauhid dalam Islam—keyakinan akan keesaan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pemilik segala sesuatu di alam semesta, termasuk sumber daya ekonomi. Tauhid dalam Islam bukan sekadar keyakinan teologis yang bersifat privat, melainkan prinsip yang meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan (comprehensive way of life), termasuk ekonomi.

Ketika nilai ketuhanan ditempatkan sebagai fondasi sistem ekonomi, maka seluruh aktivitas ekonomi—produksi, distribusi, konsumsi, hingga kebijakan fiskal dan moneter negara—tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan moral dan spiritual. Ekonomi tidak lagi dipandang sebagai wilayah netral yang bebas nilai (value-free), sebagaimana diklaim oleh sebagian ekonom positivis, melainkan wilayah yang sarat nilai (value-laden) karena ia menyangkut hajat hidup manusia yang diciptakan oleh dan akan kembali kepada Tuhan.

Dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik temu ontologis, sistem ekonomi Pancasila-Islam menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bangsa Indonesia bukan semata-mata proyek duniawi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) dan angka-angka statistik, melainkan bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat, berkeadilan, dan bertanggung jawab secara moral-spiritual di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.