BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

 BAB 2

LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa, bukanlah ideologi impor yang diadopsi mentah-mentah dari peradaban lain, melainkan hasil penggalian (bukan penciptaan) nilai-nilai yang telah lama hidup dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia—termasuk di dalamnya nilai-nilai keislaman yang telah mengakar kuat sejak berabad-abad sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat kesesuaian struktural antara Pancasila sebagai sistem nilai bangsa dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka etika-hukum Islam.

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan disistematisasi lebih lanjut oleh Imam Asy-Syathibi, terdiri dari lima tujuan pokok (al-kulliyat al-khams): menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, ulama seperti Jasser Auda dan Yusuf Al-Qaradhawi memperluas maqashid syariah untuk mencakup dimensi sosial yang lebih luas, termasuk keadilan, kesejahteraan umum (maslahah 'ammah), dan pembangunan manusia.

Ketika dipetakan, kelima sila Pancasila memiliki relevansi yang erat dengan kelima maqashid tersebut. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berkorelasi dengan hifz ad-din (menjaga agama) karena negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berkorelasi dengan hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'aql (menjaga akal), karena keduanya menempatkan martabat dan akal budi manusia sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berkorelasi dengan dimensi sosial maqashid syariah yang menekankan pentingnya kesatuan umat (ukhuwwah) dan musyawarah (syura) sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkorelasi erat dengan hifz al-mal (menjaga harta) dalam pengertian yang lebih luas, yakni distribusi harta yang adil dan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir pihak (sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja).

Relevansi ini menunjukkan bahwa Pancasila, meskipun dirumuskan sebagai ideologi negara yang inklusif bagi seluruh elemen bangsa, secara substantif tidak bertentangan dengan cita-cita luhur syariat Islam. Sebaliknya, keduanya dapat saling memperkuat dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Konsep tauhid ekonomi (tauhid iqtishadi) merupakan salah satu turunan penting dari prinsip tauhid dalam Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan mutlak (al-milkiyyah al-haqiqiyyah) atas seluruh sumber daya di alam semesta—tanah, air, hasil bumi, hingga hasil karya manusia—hanya ada pada Allah SWT. Manusia, sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan tentang khalifah fil ardh, hanya memiliki hak kepemilikan yang bersifat derivatif (al-milkiyyah al-far'iyyah), yaitu hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari harta tersebut selama masa hidupnya, namun bukan pemilik hakiki yang berhak berbuat sesuka hati tanpa batasan moral dan hukum syariat.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 189 menegaskan bahwa kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Implikasi ekonomi dari konsep ini sangat luas: pertama, tidak ada seorang pun yang berhak mengeksploitasi sumber daya alam secara serakah dan merusak karena pada hakikatnya ia hanya "meminjam" untuk sementara waktu; kedua, kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara yang halal (sesuai syariat) karena harta yang diperoleh secara batil (riba, penipuan, perjudian, korupsi) merupakan pelanggaran terhadap amanah kepemilikan Ilahi; ketiga, harta yang dimiliki harus dibelanjakan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan Allah, termasuk melalui zakat, infaq, dan shadaqah.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", meskipun tidak secara eksplisit merumuskan konsep tauhid ekonomi sebagaimana dalam Islam, menyediakan ruang filosofis bagi implementasi konsep tersebut. Ketika negara mengakui keesaan Tuhan sebagai dasar filosofis bernegara, maka secara logis negara juga mengakui bahwa kekuasaan manusia—termasuk kekuasaan ekonomi—bersifat terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral-spiritual. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, dapat dibaca sebagai bentuk penerapan konsep kepemilikan yang tidak mutlak dan bersifat amanah, sejalan dengan semangat tauhid ekonomi dalam Islam, meskipun dengan bahasa dan kerangka hukum yang bersifat kenegaraan-sekuler.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menempatkan dua nilai pokok secara berdampingan: kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ekonomi, sila ini menuntut agar setiap kebijakan dan praktik ekonomi memperlakukan manusia secara manusiawi (menghormati martabat dan hak-hak dasarnya) dan secara adil (memberikan hak sesuai dengan porsi yang semestinya).

Dalam ekonomi Islam, prinsip 'adl (keadilan) merupakan salah satu pilar utama yang bahkan disebut berulang kali dalam Al-Qur'an sebagai perintah yang harus ditegakkan dalam segala urusan, termasuk muamalah (transaksi ekonomi). Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan (manusia) berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam konteks muamalah, keadilan diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret: keadilan dalam takaran dan timbangan (sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Muthaffifin tentang larangan curang dalam berdagang), keadilan dalam kontrak kerja (memberikan upah yang layak dan tepat waktu kepada pekerja), keadilan dalam distribusi kekayaan (melalui zakat dan larangan penimbunan harta/iktinaz), serta keadilan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa diskriminasi.

Prinsip adl dalam Islam juga mencakup dimensi keadilan prosedural dan keadilan distributif. Keadilan prosedural menuntut agar proses ekonomi—mulai dari kontrak, transaksi, hingga penegakan hukum ekonomi—dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak (larangan gharar dan tadlis). Keadilan distributif menuntut agar hasil dari aktivitas ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan tersebar secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum dhuafa dan mustadh'afin (kelompok yang dilemahkan secara struktural).

Sinergi antara sila kedua Pancasila dan prinsip adl dalam Islam terletak pada kesamaan komitmen untuk menempatkan keadilan sebagai prasyarat mutlak bagi tegaknya kemanusiaan yang bermartabat. Tanpa keadilan ekonomi, kemanusiaan hanya akan menjadi slogan kosong karena ketimpangan yang tajam antara si kaya dan si miskin pada hakikatnya adalah bentuk perendahan martabat manusia yang bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya kesatuan bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan (SARA) untuk hidup bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ekonomi, nilai persatuan ini bermakna bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menciptakan atau memperlebar jurang pemisah antarwilayah (kesenjangan Jawa-luar Jawa, misalnya) maupun antarkelompok sosial, melainkan harus menjadi perekat yang memperkuat rasa kebangsaan.

Konsep ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim) dan dalam pengertian yang lebih luas ukhuwwah insaniyyah/basyariyyah (persaudaraan sesama manusia) dalam Islam memiliki resonansi yang kuat dengan semangat persatuan ini. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menegaskan bahwa umat Islam ibarat satu tubuh, di mana jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh akan turut merasakan sakitnya. Dalam konteks ekonomi, ukhuwwah ini diwujudkan melalui berbagai instrumen solidaritas, seperti ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan), qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga untuk membantu sesama), dan semangat kolektif dalam mengelola harta wakaf untuk kepentingan umat secara luas.

Solidaritas ekonomi yang digagas dalam konsep ukhuwwah tidak terbatas pada sesama Muslim semata, melainkan dapat diperluas kepada solidaritas kemanusiaan secara umum, sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks keindonesiaan yang plural, solidaritas ekonomi lintas batas ini menjadi sangat relevan: pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus melampaui sekat-sekat primordial (suku, agama, ras, golongan) dan diarahkan untuk memperkuat persatuan nasional, sebagaimana dicita-citakan oleh sila ketiga Pancasila.

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, termasuk keputusan ekonomi. Prinsip kerakyatan ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan keputusan-keputusan penting—termasuk kebijakan ekonomi nasional—idealnya diambil melalui proses deliberatif yang melibatkan partisipasi rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Konsep syura (musyawarah) dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan salah satu surah dalam Al-Qur'an dinamai Asy-Syura. Allah SWT dalam Surah Asy-Syura ayat 38 menyebutkan bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Dalam konteks ekonomi, prinsip syura diterapkan dalam berbagai level: pada level mikro, musyawarah menjadi dasar bagi akad-akad kerja sama bisnis dalam Islam seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kerja sama modal), di mana kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil, pembagian risiko, dan pengelolaan usaha ditentukan melalui kesepakatan bersama, bukan dipaksakan sepihak. Pada level makro, prinsip syura relevan dengan mekanisme perumusan kebijakan ekonomi negara yang idealnya melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, bukan keputusan otoritatif segelintir elite tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Sinergi antara kerakyatan Pancasila dan syura Islam menegaskan bahwa sistem ekonomi yang ideal bukanlah sistem yang top-down dan otoriter, melainkan sistem yang partisipatif, di mana rakyat—sebagai pemilik kedaulatan sekaligus sebagai pelaku ekonomi—memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik pada level korporasi, koperasi, maupun kebijakan negara.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan sila puncak yang menjadi tujuan akhir dari keseluruhan sila-sila sebelumnya. Keadilan sosial dalam konteks ekonomi bermakna bahwa hasil pembangunan ekonomi nasional harus dinikmati secara merata dan proporsional oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial-ekonomi.

Islam memiliki instrumen-instrumen konkret dan terlembaga untuk mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan, yang dikenal dengan istilah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta tertentu (nishab) dalam kurun waktu tertentu (haul). Zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan instrumen fiskal-sosial yang berfungsi mendistribusikan kembali kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (mustahiq), sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab (memerdekakan budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Zakat berfungsi mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir orang sekaligus menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) bagi kelompok rentan.

Infaq adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan kebaikan, tanpa batasan nishab dan haul sebagaimana zakat, yang dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Infaq mendorong terciptanya budaya kedermawanan (filantropi) yang melampaui kewajiban formal zakat, sehingga aliran kekayaan dalam masyarakat menjadi lebih dinamis dan tidak terkonsentrasi.

Shadaqah memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada infaq, mencakup segala bentuk kebaikan, baik material maupun non-material (seperti senyuman, membantu sesama, atau menyingkirkan rintangan di jalan), yang dalam konteks ekonomi tetap memiliki fungsi sosial untuk mempererat solidaritas dan meringankan beban ekonomi sesama.

Wakaf adalah instrumen yang secara khusus relevan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang karena sifatnya yang permanen (harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan) dan manfaatnya yang berkelanjutan (mengalir terus-menerus/pahala jariyah). Wakaf produktif, dalam perkembangan kontemporer, telah dikembangkan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan (seperti wakaf tunai/cash waqf dan wakaf saham) yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur sosial-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Keempat instrumen ZISWAF ini, jika diintegrasikan secara sistematis dengan kebijakan fiskal dan program pengentasan kemiskinan negara, dapat menjadi kontribusi konkret ekonomi Islam dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila. Di Indonesia sendiri, hal ini telah mendapatkan pengakuan formal melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menunjukkan bahwa negara secara resmi mengakomodasi instrumen-instrumen ekonomi Islam ini sebagai bagian dari upaya kolektif bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, sintesis antara sila kelima Pancasila dan sistem distribusi kekayaan dalam Islam menunjukkan bahwa keadilan sosial bukanlah cita-cita yang mengambang tanpa instrumen konkret, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan melalui mekanisme-mekanisme yang telah teruji secara historis dalam peradaban Islam, sekaligus relevan untuk diintegrasikan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila.