BAB 7 EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

 BAB 7 EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Selama ini, wacana akademik sering menempatkan sistem ekonomi yang berorientasi nilai keislaman dan kebangsaan sebagai sekadar "jalan tengah" (middle way) di antara kapitalisme dan sosialisme. Penyebutan ini, meski tampak netral, sesungguhnya mengandung reduksi konseptual yang keliru: seolah-olah sistem ini lahir dari proses tawar-menawar atau kompromi matematis antara dua ideologi Barat—separuh kebebasan pasar kapitalisme, separuh kolektivisme sosialisme. Bab ini berargumen sebaliknya: Ekonomi Pancasila-Islam bukan produk sinkretisme pasif, melainkan sistem yang memiliki ontologi dan epistemologi sendiri, lahir dari sumber nilai yang secara fundamental berbeda dari kedua ideologi tersebut.

Sebagai analogi, air (H₂O) bukanlah "jalan tengah" antara hidrogen dan oksigen, melainkan senyawa baru dengan sifat kimiawi yang sepenuhnya berbeda dari kedua unsur pembentuknya. Demikian pula, Ekonomi Pancasila-Islam bukan rata-rata dari kapitalisme dan sosialisme, melainkan entitas dengan logika internal sendiri—tauhid, maqashid syariah, dan gotong royong sebagai basis epistemologis—yang sudah eksis jauh sebelum kedua isme Barat itu dikenal di Nusantara.

Muhammad Baqir al-Sadr, dalam karya klasiknya Iqtishaduna ("Ekonomi Kita"), secara eksplisit menolak jika ekonomi Islam disebut sekadar posisi tengah. Menurutnya, ekonomi Islam memiliki mazhab (doktrin) tersendiri yang berangkat dari pandangan dunia (worldview) yang berbeda, bukan hasil kompromi antara kapitalisme dan sosialisme. Argumen serupa juga ditegaskan Mubyarto dalam gagasan Ekonomi Pancasila—beliau menolak keras jika sistem ini dianggap sekadar "campuran," karena basisnya adalah nilai-nilai asli bangsa (gotong royong, kekeluargaan) yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum perdebatan kapitalisme-sosialisme muncul di panggung dunia.

Penting pula diklarifikasi tiga miskonsepsi yang sering muncul. Pertama, anggapan bahwa sistem integratif berarti "separuh kapitalisme separuh sosialisme" secara matematis-mekanis—ini keliru karena mengabaikan perbedaan mendasar sumber nilai (transenden vs. sekuler-materialistik). Kedua, anggapan bahwa "jalan tengah" berarti tidak tegas atau kompromi lemah—padahal prinsip tawazun (keseimbangan) yang telah dibahas pada Bab 5 adalah sikap aktif, bukan keragu-raguan. Ketiga, anggapan bahwa sistem ini anti-pasar atau anti-swasta—padahal ia tetap mengakui mekanisme pasar dan kepemilikan privat, hanya membingkainya dengan etika, bukan meniadakannya sebagaimana sosialisme.

Konsep wasathiyyah dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 143, ummatan wasathan) memperkuat argumen ini. Sebagaimana ditafsirkan M. Quraish Shihab, wasathiyyah bukan berarti "netral tanpa sikap," melainkan keseimbangan yang justru berkarakter tegas dan positif. Dalam terminologi filsafat ilmu, sistem ini dapat disebut sui generis—unik dan berdiri sendiri jenisnya, tidak dapat direduksi menjadi turunan dari sistem lain manapun.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas Ekonomi Pancasila-Islam dapat dijelaskan melalui tiga lapis yang saling menopang. Lapis pertama adalah akar lokal—tradisi adat Nusantara seperti gotong royong, subak di Bali, dan lumbung desa, sebagaimana telah diuraikan pada Bab 3, yang menjadi basis material-historis sistem ini. Lapis kedua adalah nilai universal Islam—tauhid, maqashid syariah, dan ta'awun—yang memberikan kerangka normatif-transenden sekaligus legitimasi moral yang melampaui sekadar tradisi turun-temurun. Lapis ketiga adalah konteks global kontemporer, di mana sistem ini dituntut tetap relevan dan responsif terhadap isu-isu mutakhir seperti Sustainable Development Goals (SDGs), ekonomi digital, dan krisis iklim, tanpa kehilangan akar lokalnya.

Konsep ini dapat diperdalam melalui gagasan yang penulis sebut sebagai triple embeddedness—sistem ini tertanam secara simultan dalam (a) struktur sosial-lokal, (b) kerangka normatif Islam, dan (c) sistem global kontemporer. Istilah ini meminjam gagasan embeddedness dari Karl Polanyi dalam The Great Transformation, yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya tempatnya berlangsung—berlawanan dengan asumsi kapitalisme klasik bahwa pasar adalah entitas otonom (disembedded) yang bebas nilai.

Studi banding dengan negara-negara mayoritas Muslim lain memperjelas keunikan model Indonesia. Malaysia mengembangkan model Islamic finance yang maju secara teknis-industrial namun kurang berbasis gerakan akar-rumput. Iran menerapkan ekonomi Islam berbasis negara-ideologis (wilayatul faqih) yang sangat sentralistik, kontras dengan semangat demokrasi ekonomi Pancasila yang partisipatif. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi mengandalkan ekonomi rente sumber daya alam dengan zakat sebagai pelengkap, bukan pilar utama sistem. Dari perbandingan ini, tampak jelas bahwa model Indonesia unik karena basis gotong-royong-desa dan demokrasi ekonomi partisipatifnya, berbeda dari model negara-sentris maupun rente-sentris di kawasan lain.

Dalam konteks akademik, penelitian terdahulu (state of the art) umumnya membahas Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila secara terpisah (silo)—masing-masing berkembang sebagai kajian tersendiri tanpa banyak dialog satu sama lain. Penelitian ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan keduanya dalam satu kerangka analitis yang koheren.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Fiqh muamalah secara klasik mengenal tiga tipe kepemilikan yang, jika dibaca secara cermat, memiliki paralelisme struktural dengan Pasal 33 UUD 1945. Pertama, milkiyah fardiyah (kepemilikan individu)—hak milik pribadi yang diakui dan dilindungi syariah selama diperoleh secara halal, paralel dengan pengakuan usaha swasta dan koperasi individu dalam sistem ekonomi nasional. Kedua, milkiyah 'ammah (kepemilikan umum/publik)—sumber daya yang tidak boleh dimonopoli individu, seperti air, energi, dan hutan skala besar, yang berkorespondensi langsung dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang "dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat." Ketiga, milkiyah daulah (kepemilikan negara)—aset yang dikelola negara demi kepentingan publik, seperti BUMN dan infrastruktur strategis, yang selaras dengan semangat Pasal 33 ayat (2) tentang cabang produksi penting bagi negara.

Ketiga tipe kepemilikan ini disatukan oleh satu konsep payung: istikhlaf atau amanah ilahi. Dalam pandangan ini, seluruh bentuk kepemilikan—baik individu, kolektif, maupun negara—pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah, bukan hak mutlak yang bebas dari tanggung jawab moral. Inilah yang secara fundamental membedakan konsep kepemilikan dalam sistem ini dari konsep property rights liberal Barat, yang cenderung menempatkan kepemilikan sebagai hak absolut individu tanpa batasan transenden.

Preseden historis yang relevan untuk memperkuat kerangka ini adalah konsep hima dalam sejarah Islam—kawasan yang dilindungi atau direservasi untuk kepentingan publik, seperti padang rumput dan sumber air pada masa Nabi dan para sahabat. Konsep ini dapat disandingkan dengan kawasan konservasi atau hutan lindung dalam konteks modern, memberikan legitimasi historis bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melindungi kepentingan publik dari penguasaan berlebihan pihak swasta.

Kerangka tiga tipe kepemilikan ini juga menyediakan pisau analisis kontemporer yang aplikatif. Isu-isu seperti privatisasi BUMN, konsesi tambang dan hutan kepada pihak swasta atau asing, dapat dianalisis secara kritis: apakah praktik tersebut masih sejalan dengan prinsip milkiyah 'ammah dan amanat Pasal 33 ayat (3), ataukah justru merupakan penyimpangan dari prinsip tersebut menuju konsentrasi kepemilikan yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial.

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Untuk memperjelas posisi Ekonomi Pancasila-Islam, diperlukan perbandingan sistematis lintas lima paradigma berdasarkan sejumlah variabel kunci: sumber nilai/epistemologi, konsep kepemilikan, peran negara, mekanisme pasar, perlakuan terhadap uang dan bunga, basis kelembagaan utama, instrumen distribusi, serta ukuran keberhasilan sistem.

Kapitalisme bersumber dari epistemologi sekuler-individualistik, mengakui kepemilikan privat mutlak, membatasi peran negara seminimal mungkin (laissez-faire), memperlakukan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan lewat bunga, dan mengukur keberhasilan lewat pertumbuhan PDB. Sosialisme, sebaliknya, bersumber dari epistemologi materialistik-kolektivis, menghapuskan kepemilikan privat, memaksimalkan peran negara secara sentralistik, dan mengukur keberhasilan lewat pemerataan yang dipaksakan dari atas.

Ekonomi Islam bersumber dari wahyu, mengenal kepemilikan bertingkat (individu-publik-negara), melarang riba dan gharar, serta berorientasi pada pencapaian falah. Ekonomi Pancasila bersumber dari konsensus filosofis-kebangsaan, menekankan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dengan keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Sistem Integratif Ekonomi Pancasila-Islam, sebagai puncak sintesis, mewarisi kejelasan hukum syariah dari Ekonomi Islam dan legitimasi konstitusional-kebangsaan dari Ekonomi Pancasila, sekaligus berupaya mengatasi kelemahan masing-masing—Ekonomi Islam murni berisiko terkesan eksklusif-partikular dalam konteks negara majemuk, sementara Ekonomi Pancasila murni tanpa kerangka fiqh berisiko kurang operasional secara teknis.

Meski demikian, kejujuran akademik menuntut pengakuan bahwa sistem integratif ini masih menghadapi tantangan nyata, terutama dalam hal implementasi hukum yang kerap tumpang tindih antara regulasi berbasis syariah (misalnya fatwa DSN-MUI) dan hukum positif nasional yang berlaku umum bagi seluruh warga negara.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Sebagai rangkuman dari keseluruhan pembahasan Bab 2 hingga Bab 7, dapat diidentifikasi tujuh ciri khas yang menjadi penanda (hallmark) Sistem Ekonomi Pancasila-Islam. Sistem ini pertama, berbasis tauhid namun berlaku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk—bukan negara agama, melainkan negara berketuhanan yang mengakomodasi keberagaman. Kedua, mengenal kepemilikan bertingkat (individu-kolektif-negara) dalam bingkai amanah ilahi, sebagaimana diuraikan pada bagian C. Ketiga, menempatkan keadilan distributif sebagai tujuan struktural sistem, bukan sekadar akibat sampingan dari pertumbuhan ekonomi. Keempat, menerapkan larangan eksploitasi—baik dalam bentuk riba, gharar, dan maysir menurut fiqh muamalah, maupun anti-monopoli menurut semangat konstitusi—sebagai prinsip operasional yang mengikat. Kelima, menempatkan kelembagaan gotong royong dan koperasi sebagai soko guru perekonomian, bukan sekadar pelengkap di samping korporasi besar. Keenam, memposisikan negara sebagai regulator-fasilitator dengan spirit hisbah, bukan sebagai pemain pasif yang membiarkan pasar bebas sepenuhnya, maupun penguasa totaliter yang mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Ketujuh, berorientasi pada pencapaian falah—kesejahteraan dunia dan akhirat—sekaligus keadilan sosial yang termaktub secara konstitusional.

Setiap ciri di atas idealnya disajikan dalam matriks tiga kolom: nama ciri, akar Islam (dalil atau konsep fiqh yang mendasarinya), dan akar Pancasila (sila atau pasal UUD 1945 yang relevan)—sehingga matriks tersebut benar-benar menunjukkan dual-legitimacy (legitimasi ganda) pada setiap ciri, bukan sekadar daftar naratif tanpa pijakan tekstual yang jelas. Kolom keempat berupa "tantangan implementasi" juga perlu disertakan, agar bab ini tidak terkesan terlalu normatif-ideal, melainkan tetap realistis dalam mengakui kendala di lapangan—misalnya tumpang tindih regulasi antara OJK dan DSN-MUI, atau resistensi budaya terhadap model koperasi modern.

Ciri-ciri dan tantangan yang teridentifikasi dalam matriks sintesis inilah yang selanjutnya akan dielaborasi secara lebih empiris dan implementatif pada bab berikutnya.